Daftar Sekarang

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Daftar Sekarang

Gunakan FORM PENDAFTARAN INI! jika anda gagal mendaftarkan diri anda menggunakan tombol Create an account di bawah. Dengan mendaftar di YANA, maka anda telah menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai Anggota dan Penggunaan Sistem yang disediakan.

Putusan MK yang dianggap sebagai “kemenangan akal sehat”

Gengs, sudah pada tau kan, putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuntutan yang diajukan oleh Indonesia Beradab, MK memutuskan menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP. Putusan MK dihasilkan lewat ‘dissenting opinion’ dengan komposisi 5:4.

“Amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat di persidangan , Kamis (14/2), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Tito Sianipar.

Dalam putusan yang dibacakan Kamis (14/12), dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru. Mahkamah juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi.

Pengajuan uji materi dimohonkan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia.Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dengan pembacaan amar putusan oleh masing-masing hakim konstitusi.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan di persidangan bahwa ada empat hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, atau berbeda pendapat degan putusan. Yakni dirinya sendiri, dan tiga akim lain: Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Nah, berikut ada kultwit sederhana dari @Djoko_69 terkait sidang putusan MK diatas. tentang Putusan MK yang dianggap sebagai “kemenangan akal sehat”

  • Juni 2016 lalu, Tim Advokasi Untuk Indonesia Beradab sebagai PEMOHON membuat permohonan pengujian materil ke MK. Tuntutan mereka adalah meminta MK untuk memperluas definisi zinah dan mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis melalui KUHP.
  • Mengapa memperluas definisi perzinahan di KUHP bisa mengkriminalisasi banyak orang dan mendiskriminasi banyak kelompok?
  • Di KUHP saat ini, perbuatan zinah bisa dipidana jika (i) minimal salah satu pasangan yg melakukannya sudah kawin dan (ii) suami/istri pasangan tersebut membuat pengaduan ke polisi.
  • Jadi kalo zinah dilakukan sesama lajang ya TIDAK bisa dipidana, dan jikapun zinah dilakukan oleh org yg sudah kawin, harus ada ADUAN ke polisi.
  • Jadi zinah ini termasuk DELIK ADUAN yang artinya kalau tidak ada pengaduan dari suami/istri pelaku, polisi nggak bisa memprosesnya secara hukum.
  • Sederhananya, PEMOHON ingin semua kegiatan seksual di luar nikah harus dipidana, mau sudah nikah, atau lajang, dan tanpa pengaduan bisa dipidana. Lah Bagus dong ya?? Yakin?
  • Nah persoalannya, tidak semua perkawinan dianggap sah oleh negara. lah hubungannya apa sama perluasan pasal perzinahan?
  • UU Perkawinan bilang perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan secara agama DAN dicatatkan pada negara. kalau ga dicatatkan ga bakal dapet buku nikah.
  • Faktanya, 55% keluarga miskin nggak mencatatkan perkawinannya ke negara (ga punya buku nikah).  Kenapa ga punya? Ya krn biaya, jarak, berbelit, dan banyak jg yg ga tau gimana ngurusnya. – penelitian PEKKA dan AIPJ.
  • Nah, Kalo permohonan dikabulkan MK, secara hukum org2 yg sudah menikah tapi tidak bisa menunjukan bukti perkawinannya secara hukum (buku nikah) jadi bisa dipidana, ya karena masih dianggap lajang.
  • Selain itu polisi jg berpotensi utk bisa datengi kamar lu atau kamar Patrialis Akbar untuk ngecek apakah lu lagi ena-ena atau nggak? Ena-enanya sama pasangan resmi atau nggak? Serem ya? IYA!
  • Selain itu, ada jg penghayat kepercayaan yang terancam akan dipidana kalo definisi perzinahan diperluas.  Lah ini apa pula hubungannya?
  • Ya karena perkawinan mereka seringnya tidak dianggap sah oleh negara. Balik lg ke definisi perkawinan di UU Perkawinan ya. Perkawinan itu sah jika menurut agama dan dicatatkan. Nah banyak kepercayaan mereka itu tidak dianggap agama gaes, jd perkawinannya ga bisa dicatatkan.
  • Selain itu, perluasan pasal perzinahan akan membuat korban kekerasan seksual akan takut melaporkan kekerasan yang dia alami. kenapa?
  • Ya karena korban kekerasan seksual seringnya nggak dianggap korban. seringkan baca berita korban perkosaan yang nggak dianggap korban oleh ‘hukum’ kita?? seringkan denger penegak hukum bilang ‘kok diem aja?’
  • Nah, kalo mereka nggak dianggap korban perkosaan, berarti mereka bisa dianggap pelaku zinah karena sudah mengaku mengalami kegiatan seksual.
  • ga hanya korban kekerasan seksual aja yg bisa dipidana. anak perempuan yang krn ketidaktahuannya akhirnya melakukan seks berisiko dan hamil, tidak akan berani datang ke layanan kesehatan reproduksi krn kalo datang bisa dianggap sudah melakukan zinah dan bisa dipidana.
  • krn perluasan definisi zinah ini, anak perempuan tadi kehilangan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan seksual.
  • Pemohon juga meminta MK untuk memperluas tafsiran pasal 292 agar bisa digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku seks sesama jenis. awalnya pasal 292 hanya berlaku untuk aktivitas sesama jenis orang dewasa ke anak-anak.
  • Dgn perluasan definisi ini, artinya banyak anak2 dgn orientasi seks sesama jenis yg mengekspresikan seksnya dapat dipidana. masalah hubungan seksual, apapun orientasinya, adalah ranah privat dan kesehatan reproduksi bukan ranah hukum selama tidak ada unsur kekerasan atau paksaan.
  • perilaku seksual berisiko hanya bisa dihindari kalo isu seks disikapi dgn bijak, aman, dan terbuka. Jadi kasih ancaman pidana cenderung bikin anak/remaja yang udah puber akan mempratikkan secara sembunyi2 dan bereksperimen tanpa informasi yang tepat. ini BAHAYA!
  • Selama ini tanpa ada ancaman pidana saja bikin obrolan kesehatan seksual reproduksi masih dianggap tabu, apa jadinya kalo ada embel2 pidananya. makin takutlah anak remaja utk tanya dan terbuka ttg kesehatan reproduksi mereka.
  • Nah, Putusan MK ini bukan kemenangan kelompok LGBT, tapi ini adalah kemenangan bagi akal sehat, kemenangan bagi hak atas kesehatan seksual reproduksi, dan kemenangan bagi upaya perlindungan anak!

Jadi gitu ya gengs… Sambil mengingatkan temans yang bertanya, ini JR bukan JR LGBT akan tetapi upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi ranah privat warga negara baik heteroseksual pun juga homoseksual dengan dalih agama. Bagi warga negara yang direntankan posisinya seperti perempuan, masyarakat adat, dan orang dengan SOGI non hetereseksual dan non-bineri adalah target sasaran utama.

Upaya ini juga dilakukan di DPR RI melalui Revisi KUHP, jadi pada semua warga negara yang hak privat dan selangkangan mu hendak diputus untuk diatur di gedung rakyat sana, berhati-hatilah dan tetap pantau serta lawan, jangan Diam!!

 

sumber:

  • http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42348089
  • https://twitter.com/Djoko_69
  • https://facebook.com/Lini.Amroni
Reaksi kamu buat postingan ini?
  • Kagum
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut

About imamieMulai Gaul


Follow Me